Dalam rangka pengelolaan ekonomi daerah dan anggaran daerah, KPPOD
(Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) dengan ISEI (Ikatan
Sarjana Ekonomi Indonesia) cabang Pontianak mengadakan seminar Tata
Kelola Ekonomi Daerah Tahun 2012 dengan tema "Studi Tata Kelola Ekonomi
Daerah dan Studi Anggaran Daerah 2011".
Acara yang di selenggarakan di Hotel Mercure, Pontianak 12 Juni 2012
tersebut pesertanya terdiri dari birokrasi, asosiasi profesi dunia usaha
dan dari ikatan Sarjana Ekonomi Kalbar.
Dengan didukung oleh beberapa organisasi nasional maupun
internasional seperti The Asia Foundation, USAID, dan KINERJA mempunyai
harapan dapat memberikan base line data bagi daerah untuk meningkatkan
kinerja daerah dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan berupa
pendekatan-pendekatan dan pola. sehingga peningkatan kinerja terutama
dalam pelayanan publik yang terkait dengan dunia usaha dapat memperoleh
capaian yang selalu lebih baik.
Beberapa Rekomendasi yang diberikan dari hasil diskusi adalah:
1. Perlu dilakukan identifikasi dan fasilitasi UMKM
2. Forum komunikasi - dialog antara pemerintah dan swasta terutama UMKM
3. Program pengembangan Usaha swasta perlu ketepatan sasarannya
4. Membentuk formulasi dan penggunaan SOP dan standarlayanan untuk memastikan waktu, biaya dan persyaratan untuk memperoleh izin secara cepat, murah dan sederhana
5. Peningkatan upaya menjual/marketing PTSP terutama pada usaha mikro dan kecil melalui peraturan untuk pembebasan biaya untuk skala mikro dan kecil
6. Peran serta masyarakat dalam memantau kualitas perizinan dapat didorong melalui penerapan mekanisme penanganan pengaduan yang handal
1. Perlu dilakukan identifikasi dan fasilitasi UMKM
2. Forum komunikasi - dialog antara pemerintah dan swasta terutama UMKM
3. Program pengembangan Usaha swasta perlu ketepatan sasarannya
4. Membentuk formulasi dan penggunaan SOP dan standarlayanan untuk memastikan waktu, biaya dan persyaratan untuk memperoleh izin secara cepat, murah dan sederhana
5. Peningkatan upaya menjual/marketing PTSP terutama pada usaha mikro dan kecil melalui peraturan untuk pembebasan biaya untuk skala mikro dan kecil
6. Peran serta masyarakat dalam memantau kualitas perizinan dapat didorong melalui penerapan mekanisme penanganan pengaduan yang handal
Hasil studi ini merupakan persepsi dari pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan di daerah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar